Yayat Purnadi Memohon Kepada Majelis Menolak Dakwaan dan Tuntutan JPU




JAKARTA I SUMUT.CO - Yayat Surya Purnadi SH, MH dalam dupliknya memohon kepada Majelis Hakim pimpinan Pintanuli Marbun, SH, MH agar menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa Peter Sidharta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 KUHP, karena kasus laporan tersebut adalah ranahnya hukum perdata.

Yayat Suraya Purnadi, SH, MH saat menyerahkan dupliknya kepada Majelis Hakim dan JPU. Tomson/sumut.co

Hal itu diutarakan Yayat melalui duplik yang diserahkan ke majelis dan JPU, pada lanjutan sidang perkara Terdakwa  Peter Sidharta, yang dituntut 2 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020).

"Majelis Hakim yang mulia, bahwa duplik kami pada intinya sama seperti pada pledoi, yakni bahwa dakwaan dan tuntutan JPU tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan. Karena saksi pelapor tidak memiliki kualitas sebagai pelapor. Oleh karena itu kami tetap pada pledoi  dan memohon kepada Majelis Hakim melepaskan terdakwa Peter Sidharta dari dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU," tegas Yayat Surya Purnadi dalam surat dupliknya terhadap replik JPU yang di sampaikan pada persidangan yang lalu.

Permohonan kepada Majelis supaya melepaskan terdakwa Peter dari segala tuntutan hukum itu menurut Yayat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi fakta, saksi Ahli dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan.

Yayat mengungkapkan bahwa dalam pembahasan hal 1 dan 2 dari duplik JPU ada hal-hal yang bertentangan antara ketentuan KUHAP dan Pendapat Ahli R Soesilo, sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat ( 4 ) KUHAP jelas mengatakan bahwa pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna dan menentukan; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah di hadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dibantah langsung oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledoi yang dibacakan tanggal 14 juli 2020 tentang tanggapan Terdakwa terhadap saksi-saksi antara lain:

1. Tedy Hadi Subrata: Bahwa Orang tua terdakwa sudah menempati gudang sejak tahun 1951.

Bahwa perjanjian antara Ali Sugiarto dan Lou Tak Siang tahun tahun 1973 bukan sewa menyewa dengan orang tua terdakwa, orang tua terdakwa bernama Sie Tjo Kho, di perjanjian tersebut penyewa bernama Loe Tak Siang.

Bahwa terdakwa sejak 1983 menempati bidang tanah tersebut mendapat izin dari Bonaficus Sibarani selaku karyawan (Kabag Umum Kantor Ali Sugiarto).

Bahwa mengenai gugatan di PTUN adalah gugatan terhadap Instruksi Gubernur No. 95 Tahun 2006, tergugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga adalah gugatan perbuatan Melawan Hukum terhadap Instruksi Gubemur No. 95 tahun 2006 Tergugat Pemda DKI Jakarta, yang isi putusannya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani perkara aquo (Salah wilayah Hukum Pengadilan Negeri ) jadi gugatannya bukan mengenai perkara sengketa kepemilikan tanah.

2. Lisa L Sugiarto:

Bahwa saksi Lisa mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa adalah bohong karena saksi pernah bertemu di hotel Shangrila untuk membicarakan jual beli tanah tersebut. Bahwa saksi Lisa mengatakan tidak pernah memberi kuasa jual kepada Pinantun Hutasoit adalah kebohongan  karena ada barang bukti surat kuasa dari Lisa Sugiarto kepada Pinantun Hutasoit.

Bahwa saksi Lisa mengatakan tidak pernah memberikan izin terdakwa untuk menjalankan usaha industri yang bernama CV. Permata Sari Agung adalah bohong, karena Bonafisius Sibarani selaku Kabag Umum Kantor Ali Sugiarto pernah memberikan surat izin.

Bahwa permohonan peningkatan hak atas tanah yang diajukan Terdakwa karena  sesuai peta bidang bahwa obyek tanah merupakan TANAH NEGARA, Dimana Status Tanah Negara tercantum dengan Jelas pada lembaran Surat Ukur dari BPN dengan Nomor : 0004 / Peniaringan / 2012 yang terdapat pada Buku SHGB Nomor : 2385, yaitu SHGB dari bangunan di sebelahnya jalan.

3. Hal itu dibuktikan dengan penguasaan fisik dan yuridis tanah obyek permohonan yang dikuasai ayah terdakwa selama 45 tahun terhitung sejak tahun 1951-1996. Selama itu pula ayah terdakwa belum pernah mengajukan permohonan peningkatan hak atas tanah yang dikuasainya itu.

Sementara menurut ketentuan UURI No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria bahwa objek tanah yang hak alas kepemilikannya Aegendong verponding secara otomatis menjadi  "tanah negara" jika sampai tahun 1980 tidak dikonversi ke Sertifikat. 20 tahun jangka waktu toleransi diberikan UURI No.5 Tahun 1960 kepada pemilik tanah yang memiliki alas hak tanah Eigendom verponding untuk mengkonversi ke Sertifikat.

Bahwa dengan demikian, dapat ditegaskan jika Ayah Terdakwa (Sie Tjok Khoo) sejak Tahun 1951 benar telah menguasai secara fisik dan yuridis tanah Eigendom verponding No. 5976 atas nama Tan Tjie Hian alias Tan Koen Jauw, Tan Tjie Kin, Lie Hong Nio istri Thio Oen Hoey dan Lie Hiang Nio.

Kemudian pasca terbitnya UURI No.5 Tahun 1960 tanah Eigendom Verponding tersebut beralih status menjadi Tanah Hak Guna Bangunan.

Dan selanjutnya karena baik ayah terdakwa maupun pihak atas nama dalam Verponding Nomor: 5976 tersebut terhitung sejak Tahun 1960 sampai Tanggal 24 September 1980 ternyata keduanya sama-sama tidak mengajukan permohonan peningkatan hak, maka terhitung per tanggal 24 September 1980 hak mereka untuk mengajukan permohonan peningkatan haknya gugur sehingga tanah Hak Guna Bangunan ini berubah status menjadi Tanah Negara.

Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa memperoleh peralihan hak penguasaan atas tanah obyek permohonan dari ayahnya pada tanggal 22 November 1996, tanah tersebut sudah berstatus Tanah Negara. Sehingga menjadikan hak prioritas bagi penggarap atau yang menguasainya untuk mengurus dan mengajukan permohonan sertifikat peningkatan hak atas tanah negara yang dikuasainya menurut prosedur dan tata cara pendaftaran hak atas tanah negara yang ditentukan.

Berdasarkan status "Tanah Negara" Terdakwa Peter Sidharta mengajukan permohonan kepada BPN Jakarta Utara untuk meningkatkan status tanah negara menjadi sertifikat dan terbitlah SHGB No.6308/penjaringan a.n Peter Sidharta Jl. Bandengan Utara No.52/A-5, pada tahun 2014.

Tetapi pada saat perkara pidana ini sedang berproses di PN Jakarta Utara, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta membatalkan SHGB No. 6308 / Penjaringan An. Peter Sidharta yang Beralamat di Jalan Bandengan Utara No. 52/A-5, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sungguh sangat ironi karena terdakwa belum berstatus Terpidana artinya belum terbukti bersalah.

Kanwil BPN Jakut membatalkan secara sepihak sementara SHGB No. 6308/ Penjaringan An. Peter Sidharta sudah terbit lebih dari 5 tahun, seharusnya pembatalan SHGB tersebut melalui gugatan di PTUN oleh yang berkebaratan.

Sementara saksi pelapor sendiri hanya bermodalkan potho copy Eigendom Verponding No. 5976 atas nama Tan Tjie Hian alias Tan Koen Jauw, Tan Tjie Kin, Lie Hong Nio istri Thio Oen Hoey dan Lie Hiang Nio. Bukan atas nama Ali Sugiarto (Orangtua saksi pelapor) dan Akte Jual Beli (AJB) yang isinya perikatan perjanjian jual beli.

Sebelumnya JPU Nopri dan Astri menjatuhkan tuntutan 2 tahun pidana penjara terhadap terdakwa Peter Sidharta, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 263 KUHP. (Tom)

Share
Category: HukumTags:




author
SUMUT.CO Berita Adalah Kita SUMUT NASIONAL POLITIK HUKUM EKONOMI OLAHRAGA
No Response

Leave a reply "Yayat Purnadi Memohon Kepada Majelis Menolak Dakwaan dan Tuntutan JPU"