Jaksa Agung: Covid-19 Membuat Melambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia




JAKARTA I SUMUT.CO – Jaksa Agung RI Dr. ST. Burhanuddin, SH,MH mengatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 telah membuat lambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal I Tahun 2020 hanya berada pada kisaran 2,97%, turun dibandingkan tahun lalu, namun masih tumbuh positif dibandingkan minus pertumbuhan ekonomi yang melanda negara negara seperti China, Singapura, Hongkong maupun Uni Eropa.

Jaksa Agung RI Dr. ST. Burhanuddin, SH,MH. Tomson/sumut.co

Hal itu dikatakan Jaksa Agung ST. Burhanuddin saat menjadi nara sumber acara Konferensi Pers (Konpres) Update Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam rangka memberikan perkembangan informasi penanganan Covid-19 di Indonesia di Graha Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Pada kesempatan tersebut JA menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang nyata dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan keamanan.

“Pemerintah telah bertindak sigap dalam waktu singkat diiringi keadaaan yang mendesak, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Jaksa Agung .

JA menyampaikan bahwa Perppu ini pada dasarnya memuat beberapa kebijakan penting yang berimplikasi kepada rakyat.

“Pandemi Covid-19 hadir secara tiba-tiba, sementara APBN 2020 telah ditetapkan. Konsekuensi dari timbulnya bencana pandemi Covid-19 adalah Pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai berbagai kebijakan yang diambil. Tentunya dalam penanganan pandemi ini, Pemerintah juga membuka seluas-luasnya kerjasama dan kesempatan kepada pihak swasta atau masyarakat untuk turut serta membantu penanganan maupun ingin memberikan bantuan kepada pihak yang terdampak. Oleh karena itu, dikenal mekanisme hibah, donasi dan realokasi,” jelas Jaksa Agung.

Hibah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana pandemi. Adapun terminologi realokasi sebenarnya tidak dikenal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang diatur adalah refocussing dan penyesuaian alokasi.

Refocussing sendiri memiliki makna kegiatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu yang termasuk diantaranya adalah melakukan perubahan alokasi antarprogram, sementara penyesuaian alokasi adalah alokasi yang telah ditetapkan disesuaikan/diubah sesuai keadaan/kriteria yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Pendampingan Hukum Anggaran Covid-19, Jaksa Agung Ingatkan Kejati dan Kejari Jangan Main-main

Terakhir, donasi adalah sumbangan berupa uang atau barang yang diberikan pihak BUMN/swasta/masyarakat tanpa ada ikatan. Donasi juga tidak diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

"Melalui Perppu no.1 Tahun 2020, Presiden juga telah menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dana hibah, donasi dan realokasi secara profesional, prorposional dan transparansi yang berasaskan itikad baik. Tentunya, dengan adanya Perppu ini, selain mengandung niat baik dari Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, namun secara tidak langsung juga mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mau mengambil keuntungan secara tidak sah dalam kebijakan yang diambil berdasarkan Perppu ini," ujarnya mengingatkan.

Oleh karena itu tambah JA, pelaksanaan Perppu harus dilakukan secara profesional, dan hati-hati yang oleh karenanya dipandang perlu menggandeng institusi penegak hukum, yang salah satunya Kejaksaan, dalam mengawasi, mendampingi, dan mengamankan kebijakan yang diambil untuk tidak menyimpang sekaligus mengoptimalisasi dan mendorong percepatan penanganan Covid-19.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara proaktif telah menerbitkan serangkaian kebijakan strategis dan arahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Lalu kata Jaksa Agung, Pengamanan/Pendampingan Refocusing Anggaran dalam rangka Penanganan Covid-19 telah ditindaklanjuti oleh 13 Kejaksaan Tinggi, dan 101 unit kerja di Seluruh Indonesia yang sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 telah berhasil melakukan pengamanan/pendampingan sekitar 130 permohonan dari pemerintahan daerah dengan total anggaran lebih dari Rp. 7,3 triliun rupiah.

"Tidak hanya mengawasi, namun Kejaksaan juga siap diawasi. Sebagai bentuk pengawasan, untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, dan pengambilan kesempatan dan keuntungan secara melawan hukum pada pengamanan/pendampingan refocusing anggaran, maka Kejaksaan telah meluncurkan aplikasi PROAdhyaksa yang dapat di download melalui Google Play atau melalui website proadhyaksa.kejaksaan.go.id. Masyarakat dapat melakukan pelaporan secara online apabila terdapat dugaan tindak pidana, termasuk apabila masyarakat menemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa dalam pelaksanaan tugasnya," ucap dia.

"Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas pada pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela," lanjut Jaksa Agung.

Jaksa Agung optimis Bangsa Indonesia akan segera melewati pandemi Covid-19.

"Saya yakin pandemi ini akan segera berlalu apabila segenap Bangsa Indonesia bahu membahu dan bersikap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah," ujar Jaksa Agung mengakhiri. (Tom)

Share
Category: Ekonomi, NasionalTags:




author
SUMUT.CO Berita Adalah Kita SUMUT NASIONAL POLITIK HUKUM EKONOMI OLAHRAGA
No Response

Leave a reply "Jaksa Agung: Covid-19 Membuat Melambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia"