Mendagri Minta Gubsu Tegur Bupati Samosir

0 150




JAKARTA I SUMUT.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik melalui surat resminya meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberikan teguran kepada Bupati Samosir Rapidin Simbolon.

Surat Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri meminta Gubsu memberikan teguran kepada Bupati Samosir. Istimewa/sumut.co

Surat Kemendagri yang diterima sumut.co, Rabu (22/7/2020) yang dikeluarkan pada Selasa, 21 Juli 2020 itu berisikan perihal Pembinaan Terhadap Bupati Samosir.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa per tanggal 20 Juli 2020 Bupati Samosir belum menyalurkan dana hibah pelaksanaan Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Samosir,” demikian isi surat Kemendagri pada poin 3.

Untuk itu, Kemendagri meminta Gubsu Edy Rahmayadi selaku wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Samosir.

“Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Samosir dalam kesempatan pertama dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” demikian bungyi poin 4.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan pada bulan Juni ini,” kata Mendagri Tito di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Mendagri Tito meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Meski berskala kontestasi lokal, pilkada menjadi pesta demokrasi terbesar karena diselenggarakan di 270 daerah. Hal itu tentunya berimbas pada stabilitas politik nasional.

“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah," katanya menegaskan.

Hari pemungutan suara pilkada telah diputuskan akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, kemudian tahapan yang sempat tertunda kembali akan dilanjutkan oleh KPU pada tanggal 15 Juni ini. (Rung)

Share
Category: Nasional, SumutTags:




author
SUMUT.CO Berita Adalah Kita SUMUT NASIONAL POLITIK HUKUM EKONOMI OLAHRAGA
No Response

Leave a reply "Mendagri Minta Gubsu Tegur Bupati Samosir"